CAPACITY BUILDING PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

Mengingat masih adanya kendala dalam pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terutama di organisasi perangkat daerah, Bappeda Kabupaten Rembang melaksanakan Workshop  dalam penyusunan PPRG, hari Senin, 29 April 2019 pukul 08.00 di Gedung Hijau Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang. Yang diikuti peserta sebanyak 40 orang dari OPD Kabupaten Rembang dengan menghadirkan Narasumber dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan ( LPPSP Semarang ), ULUL ALBAB, S.SOS sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi.

PPRG merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan anggaan menggunakan analisas gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja lebih berkeadilan.

Penyusunan PPRG wajib mendasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja yang dikenal singkatan 3E, yaitu Ekonomis, Efisien Dan Efektif  serta menambahkan prinsip Equity (E). Teknis penyusunan PPRG di daerah dapat dilakukan melalui  (1) analisis gender dengan Gender Analysis Pathway (GAP), (2) penyusunan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG) dan (3) mengintegrasikan hasil GAP, GBS dalam penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RKA SKPD)

Semua OPD di Kabupaten Rembang setiap tahun diwajibkan menyusun PPRG minimal dua kegiatan. namun tidak semua OPD melaksanakan ,hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan /kendala, beberapa kendala yang saat ini menghambat dalam pelaksanaan PPRG antara lain :

  • Masih minimnya pemahaman perencana yang tergabung sebagai focal point pada masing-masing SKPD terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang responsif Gender
  • Belum samanya persepsi/komitmen pengambil kebijakan di masing-masing SKPD tentang PPRG
  • Masih lemahnya koordinasi sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kebijakan pembangunan yang Responsif Gender oleh aparat perencana;
  • Masih kurangnya data terpilah sesuai jenis kelamin yang dimiliki daerah;
  • Masih belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Organisasi perangkat Daerah .

Tujuan dilaksanakannya PPRG ini yaitu :

  1. Meningkatkan pengetahuan mengenai proses Perencanaan Penganggaran Daerah ( alur, proses kebijakan yang mengatur , membaca/analisa anggaran )
  2. Meningkatkan pemahaman mengenai proses advokasi anggaran yang responsif Gender (Penyusunan RKA,GBS, GAP)
  3. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam menyiapkan budgeting yang responsif Gender
  4. Perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat dan berbasis gender.

   

 

 



Leave a Reply