DESA KARANGTURI, PERMUKIMAN CINA TEMPAT PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA

Bupati Rembang, Abdul Hafidz membuka acara Workshop Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya Tahun 2018 di Permukiman Cina Desa Karangturi kecamatann Lasem, Selasa 15 Mei 2018. Acara ini dihdiri oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum serta Perwakilan Kabupaten / Kota Anggota Program Penataan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP).

Dalam paparannya, Bupati menyampaikan dengan adanya kunjungan lapangan ini diharapkan dapat memberikan  semangat masyarakat Rembang, Kecamatan Lasem pada khususnya untuk menjaga, melestarikan dan peduli terhadap bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di sekitarnya. Sebagaimana kata-kata bijak yang ditulis pada Desa Karangturi ini yang kurang lebih bunyinya “membangun rumah baru itu mudah tapi cerita dan kenangan yang pernah ada tidak akan pernah terulang”.

Kabupaten Rembang memiliki rentang sejarah yang sangat panjang yang takkan pernah terulang dan hanya bisa dikenang. Bangunan yang telah hilang pada pergantian-pergantian zaman tidak bisa digantikan lagi. Mungkin dari sisi bentuk dapat di replikasi dan dibangun kembali tapi nilai kenangan dari bangunan tersebut telah hilang sama sekali.

Peradaban di Kabupaten Rembang  berawal sejak zaman prasejarah yaitu pada Zaman Megalithikum atau sering disebut juga zaman batu besar. Hal tersebut ditandai dengan penemuan fosil gajah purba, punden berundak, kubur batu dan penemuan peralatan purba lainnya di Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sluke. Sampai saat ini penemuan-penemuan tersebut masih diteliti lebih lanjut oleh Balai Arkeologi dan Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah.

Lasem sendiri sudah dikenal semenjak masa pra Islam yaitu zaman kerajaan Majapahit. Sejarah Lasem dikemukakan pada Kitab Badrasanti karangan Empu Santibadra yang kemudian ditulis ulang oleh Raden Panji Kamzah dan telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Rembang pada tahun 2015. Lasem sempat disebut pada beberapa piagam dan naskah kuno sebagaimana disampaikan oleh beberapa ahli (yaitu Pratiwo, Handinoto dan Hermani Slamet). Piagam dan Naskah tersebut meliputi Piagam Singasari, Prasasti Waringinpitu, Naskah Negarkretagama pada abad ke 13 dan Prasasti Trowulan pada abad ke 15. Piagam tersebut menyatakan bahwa Lasem merupakan salah satu negara bagian Kerjaaan Majapahit pada masa kepemimpinan Prabu Hayamwuruk. Pemimpin Lasem pada masa itu adalah Bhre Lasem yang menjadi Dewan Pertimbangan Agung pada Kerajaan Majapahit. Bhre Lasem / Dewi Indu  merupakan adik sepupu dari Prabu Hayamwuruk. Pusat Lasem pada masa Majapahit ada di sebelah Timur alun-alun Lasem yang disebut dengan Istana Kriyan. Bekas lokasinya sekarang dijadikan panti asuhan. Peninggalan berupa bangunan dan candi  sulit ditemukan di Lasem dikarenakan adanya pemusnahan peninggalan tersebut pada masa kekuasaaan Belanda. Namun jika dilihat dari toponim kampung, beberapa nama dusun di Lasem merujuk nama jabatan pada masa Majapahit yaitu Kampung Demungan di Desa Jolotundo, Kampung Karanggan di Desa Sumbergirang, Kampung Kepatihan di Desa Ngemplak, Tegal Tumenggungan di Punjulharjo dan Dukuh Narukan di Desa Dorokandang (Unjiya,2014).

Pada awal kedatangan Islam pusat pemerintahan Lasem sempat bergeser ke arah Utara yaitu di wilayah Desa Bonang. Di Desa Bonang ini dilakukan pembangunan istana kadipaten yang dilengkapi dengan masjid. Masjid ini merupakan masjid pertama yang berdiri di Lasem.

Pergantian kekuasaan pemerintahan Lasem kepada Putri Malokhah menyebabkan pusat pemerintahan dipindahkan kembali ke Colegawan, letaknya di depan Istana Kriyan. Selanjutnya pusat pemerintahan Lasem kembali ke Istana Kriyan setelah meninggalnya putri Malokhah. Beberapa peninggalan masa ini masih dapat dilihat hingga sekarang antara lain Masjid Bonang.

Lasem sejak masa Majapahit telah dikenal sebagai kota pelabuhan dan kota perdagangan namun pedagang Cina mulai memasuki Lasem diperkirakan  pada masa awal Islam ini. Beberapa ahli juga memperkirakan permukiman Cina pertama yang ada di Desa Dasun juga dibangun pada masa ini.

Pada zaman Mataram penataan Lasem mulai terlihat dimana konsep penataan kota ala Mataram diterapkan juga di Kota Lasem. Perbedaan utama penataan kota pada masa Mataram dan Majapahit adalah adanya penambahan elemen masjid yang terletak di sebelah barat alun-alun yaitu Masjid Jami’ Lasem. Disekitar masjid tersebut berkembang permukiman pribumi yang dinamakan kauman. Di sekitar alun-alun dibangun gedung-gedung penting selain masjid yaitu pendapa kabupaten dan pasar.

Pada masa Mataram ini, Pemerintahan Lasem pernah dipimpin oleh warga Cina yang bernama Oey Ing Kiat dengan gelar Tumenggung Widyaningrat. Pada masa pemerintahan beliau banyak berdatangan pengungsi Cina yang berasal dari Batavia sekitar tahun 1740-an. Mereka mengungsi ke Lasem karena adanya pembantaian yang dilakukan Belanda di Batavia (Daradjadi, 2008). Hal tersebut menyebabkan jumlah penduduk Cina di Lasem naik menjadi dua kali lipat.

Pada masa itulah terjadi Perang Kuning yaitu pertempuran antara masyarakat Lasem dan pasukan Belanda. Warga Lasem yang enggan berada di bawah kekuasaan Belanda bersatu dengan warga Cina yang mengalami pembantaian di Batavia. Pertempuran tersebut digerakkan oleh janget kinantelon yaitu Raden Panji Margana, Tan Kie Wie dan Tumenggung Widyaningrat (Bupati Lasem). Pertempuran tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga tahun. Pasukan Lasem pada awalnya mengalami kemenangan di Rembang dan Juwana. Namun karena pasukan Belanda mendatangkan bala bantuan dari daerah sekitar menyebabkan pasukan Lasem akhirnya mengalami kekalahan.

Lasem sempat mengalami perkembangan di bawah kekuasaan Belanda. Belanda berusaha mengembangkan Kota Lasem ke arah timur menuju Gunung Lasem. Beberapa upaya yang dilakukan Belanda adalah membangun pusat pemerintahannya di Toelis (sekarang termasuk wilayah Desa Selopuro) dan tangsi (markas) tentara Belanda di Bukit Gebang. Belanda menerapkan peraturan zona permukiman (wijkenstelsel) dan peraturan izin melintasi (passenstelsel) bagi warga Cina.  Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk membatasi interaksi dan pergaulan antara warga Jawa dan warga Cina sehingga Belanda dapat meredam pemberontakan yang mungkin terjadi.

Belanda akhirnya memindahkan pusat pemerintahannya ke Rembang sehingga Lasem yang awalnya berdiri sendiri sebagai kadipaten / kabupaten digabungkan dengan Kabupaten Rembang. Walaupun secara pemerintahan Lasem dilemahkan namun dari sisi ekonomi Belanda masih membutuhkan Lasem sebagai sentra industri. Hal tersebut tidak terlepas dari posisi Lasem yang hinterlandnya berupa hutan jati. Kondisi tersebut dimanfaatkan Belanda untuk mengembangkan industri galangan kapal di pesisir pantai Lasem. Untuk memperlancar kegiatan perdagangan dan industri di Lasem, Belanda membangun sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, ekonomi hingga fasilitas pendidikan.

Kebijakan Belanda tersebut memunculkan babak baru Kecamatan Rembang sebagai pusat pemerintahan. Perkembangan Rembang sebagai pusat pemerintahan sendiri selama ini belum diteliti secara mendalam. Sosok yang kemudian muncul dari Pemerintahan Rembang pada masa itu adalah tokoh emansiapsi wanita yang akhirnya menjadi pahlawan nasional yaitu “Raden Ajeng Kartini”. Beliau merupakan istri dari Raden Adipati Djoyodiningrat yang merupakan salah seorang Bupati Rembang.

Sejarah Kabupaten Rembang yang sangat panjang tersebut tentu saja meninggalkan jejak-jejak baik berupa benda, bangunan maupun budaya masyarakat. Salah satu penemuan yang saat ini telah ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kapal Kuno di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang. Kapal tersebut diperkirakan sudah ada pada abad 7 Masehi. Di Lasem ini menurut penelitian Balai Arkeologi juga terdapat banyak sekali benda dan bangunan pusaka.

Dari Hasil Survey Badan Arkeologi pada tahun 2011 di temukan 284 titik potensi yang terdiri atas :

  1. Bangunan ibadah berjumlah 4 ( 3 klenteng dan 1 vihara)
  2. Bangunan pemerintah berjumlah 3 ( 1 gudang dan 2 rumah dinas PT. KAI)
  3. Bangunan pendukung berjumlah 9 ( 5 tandon air dan 4 sumur )
  4. Bangunan publik berjumlah 3 (stasiun, jembatan, warung)
  5. Bangunan produksi berjumlah 3
  6. Makam Cina 14 buah
  7. Rumah tinggal berjumlah 236
  8. Toponim 7 buah
  9. Unsur bangunan 1 buah.

Potensi yang terdata tersebut baru yang berada di Kecamatan Lasem belum termasuk potensi-potensi yang berada di Kecamatan Kragan dan Sluke sebagai lokasi penemuan situs prasejarah serta Remabng sebagai pusat pemerintahan Belanda di Kabupaten Rembang.

Potensi benda dan bangunan pusaka tersebut membutuhkan upaya yang sangat gigih untuk mempertahankan dan melestarikannya. Hal mendasar yang dapat dijadikan acuan dalam pelestarian benda dan bangunan pusaka itu adalah regulasi dan kebijakan pembangunan daerah. Alhamdulillah Kabupaten Rembang telah memasukkan pelestarian benda dan bangunan pusaka tersebut dalam salah satu misinya. Salah satu misi pada RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 adalah “Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.” Tujuan dari misi tersebut antara lain Meningkatnya pelestarian seni budaya lokal, situs dan cagar budaya dengan indikator sasaran yang hendak dicapai adalah persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Misi tersebut akan menjadi tema pembangunan pada tahun ke lima yaitu tahun 2020. Diharapkan pada tahun 2020 tersebut minimal 20 % dari benda, situs dan kawasan cagar budaya tersebut telah dilestarikan.

Kabupaten Rembang sejak tahun 2012 sudah berkomitmen untuk melestarikan bangunan cagar budaya dengan mengajukan diri untuk ikut serta dalam kegiatan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) ditandai dengan Penandatanganan Piagam Komitmen Kota Pusaka Kabupaten Rembang dengan   Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 24 November 2013 di Bali. Selanjutnya Kabupaten Rembang mulai menyusun Rencana Aksi Kota Pusaka dan pada tahun 2017 kemarin Kabuapten Rembang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Prioritas Pusaka Lasem. Revitalisasi Kota Lasem diawali dari kawasan alun-alun Lasem yang telah menjadi saksi sejarah beberapa pergantian kekuasaan Lasem sekaligus saksi bersatunya masyarakat Jawa dan Cina dalam melawan Belanda. Pemilihan kawasan prioritas tersebut merupakan kesepakatan para pemangku kepentingan setelah dinilai signifikansinya.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang selanjutnya adalah Penataan Pasar Lasem yang penganggarannya telah dimasukkan dalam RKPD Tahun 2019. Dengan komitmen tersebut, kami berharap  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat merealisasikan penataan kawasan pusaka tersebut selanjutnya sesuai dengan dokumen yang telah disusun.

Beberapa kendala yang kami hadapi dalam upaya pelestarian cagar budaya tersebut antara lain:

  1. kepemilikan bangunan banyak yang tidak jelas : Warga Cina pada masa kekuasaan Jepang dan pada Masa Orde Lama banyak yang berpindah dari Lasem menuju ke Kota Besar sehingga bangunan di Lasem banyak yang tidak berpenghuni dan tidak dapat dilacak kepemilikannya.
  2. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah

Dalam pelestarian bangunan cagar budaya, idealnya pemerintah memberikan insentif dan disinsentif kepada masyarakat. Namun pemerintah daerah belum mampu memberikan insentif kepada masyarakat yang telah melestarikan bangunannya.



Leave a Reply