Rembang, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Bappeda membentuk Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Rembang di Aula Bappeda, Senin (11/10/21) pagi. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa Dinas terkait dan beberapa stakeholder dari unsur non pemerintah.

Ketua Pelaksana Pokja PKP sekaligus Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Rembang, Ali Sahid mengharapkan dengan kegiatan ini PKP di Rembang semakin baik sesuai dengan visi misi Bupati Rembang yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2021-2026. “Semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah terencana di dalam dokumen RPJMD yang dituangkan dan diterjemahkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) di dalam Renstra (Rencana Strategi-red) OPD yang membidangi pembangunan Perumahan dan kawasan pemukiman dengan sumber penganggaran yang diharapkan dapat dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat,” harapnya.

Dijelaskan, sesuai dengan regulasi yang baru yaitu penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman diharapkan melibatkan stakeholder di luar pemerintah, baik itu pihak-pihak pelaku usaha mulai dari perbankan sampai ke pelaku-pelaku usaha di bidang PKP dan masyarakat.

Tujuan kegiatan ini dalam rangka untuk penguatan Pokja PKP di Kabupaten Rembang dan juga untuk pembentukan forum PKP. “Kami mengundang Bapak Ibu semuanya pada acara hari ini agar kita bisa wujudkan dan nanti kita bisa membentuk forum PKP yang ke depan harapannya berkontribusi terhadap pembangunan PKP di Kabupaten Rembang,” tambahnya.

Dalam kegiatan ini juga, pihaknya meminta saran dan masukan dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Rembang. “Kami harus mengawal kerja ini untuk mengawal jalannya pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Rembang serta nanti akan banyak mendengar masukan dari forum PKP untuk perbaikan pembangunan yang ada di Kabupaten Rembang,” katanya.

Dalam paparanya, Ali Sahid menyampaikan laporan terkait dengan kebijakan Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Rembang berdasarkan RPJMD 2021-2026 yang diselaraskan dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang tentunya akan bersinergi dengan kebijakan pembangunan di provinsi maupun pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam kegiatan ini juga menyampaikan materi Bapak Budi Santosa, ST dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang memberikan materi tentang peran Pokja PKP dalam pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman. Serta Ibu Fian Arie Madhona dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa III Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang memberikan materi tentang peran Pokja Forum PKP dalam pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman. Beliau mendorong agar Forum PKP aktif berkontribusi dalam penyelenggaran perumahan dan kawasan permukiman kedepan baik melalui saran, masukan, kritik maupun pendanaan sesuai dengan porsinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *