Rembang-Bappeda Rambang bersama OPD terkait mengikuti Sosialisasi Pembukaan Masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jateng tahun 2022, Rabu (10/2/21). Kegiatan yang dilakukan secara virtual dengan melibatkan pemerintahan kabupaten di Jateng ini menandakan bahwa masa musrenbang sudah dimulai.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui meski masyarakat tidak dapat menyampaikan masukan secara langsung, namun Ganjar meminta masyarakat tidak berkecil hati, karena masukan dan saran tetap bisa disampaikan lewat daring.

Sementara itu, terkait perencanaan pembangunan daerah tahun 2022, Ganjar meminta semua daerah menyiapkan program-program prioritas, khususnya yang terdampak akibat pandemi seperti target penurunan angka kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, penyelesaian sektor kesehatan, dan upaya untuk meningkatkan ekonomi.

Di sisi lain, Pj Sekda Jateng Prasetyo Aribowo menambahkan bahwa pembukaan Musrenbang ini menjadi awal dalam penyusunan RKPD Jateng 2022. Setelah dibukanya masa Musrenbang 2022, langkah selanjutnya akan dilakukan penajaman di tingkat Forum SKPD.

Musrenbang sendiri dilansir dari id.wikipedia.org merupakan  forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *