Rembang, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktur Jendral Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah, Hari Nur Cahya Murni menghimbau, setelah pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2020, untuk mengefisienkan anggaran pemerintah yang berujung pada terwujudnya pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 (UU No.10 Tahun 2016). Dengan adanya pilkada serentak, maka penyusunan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru juga dilaksanakan serentak. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dengan daerah.

Hal ini disampaikan ketika Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual, Rabu (6/1/21) siang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bappeda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Indonesia.

Pihaknya mengakui ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pilkada tahun 2020. Beberapa catatan tersebut diantaranya :

  1. Penyusunan visi dan misi pasangan calon wajib berpedoman kepada RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan pedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta berpedoman kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang nantinya dituangkan kedalam RPJMD.
  2. Sesuai dengan pasal 201 ayat 7, UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang maka gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai tahun 2024
  3. Selanjutnya pemilu tahun 2024 dan pilkada serentak tahun 2024, maka penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah nasional dan daerah periode 2024-2029 dilaksankan serentak. Hal ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan anatara pusat dan daerah.

Sementara itu, Dirgen Bina Keuangan Daerah, Moch. Ardian N. menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, antara lain;

  1. Prosedur dan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
  2. Batasan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
  3. Pelaksanaan prioritas Nasional sesuai dengan RPJMD yang membutuhkan dukungan daerah
  4. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran
  5. Perubahan kebijakan pemerintah yang berdasarkan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  6. Pengalokasian anggaran belanja yang diarahkan
  7. Pengalokasian anggran belanja yang bersifat mengikat/wajib
  8. Pengalokasian anggran belanja yang ditentukan prosentasenya sesuai amanat perundang-undangan

Sementara itu, indikator kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa hal, diantaranya:

  1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
  3. Dikelola secara tertib, efisien,ekonomis, efektif, trasparan dan bertanggungjawab
  4. Ketepatan waktu penetapan perda APBD
  5. Kualitas Pendapatan APBD
  6. Kualitas pertanggungjawaban APBD

Sumber: Bidang Perencanaan, Pendampingan dan Evaluasi (Pendalev) Bappeda Rembang

Penulis: Humas Bappeda Rembang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *