Rembang, Data kemiskinan di Kabupaten Rembang akan menginduk menjadi satu dalam sistem informasi yang sudah dimutakhirkan. Sebelumnya system data ini sudah dimiliki oleh pemkab, namun belum optimal.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bappeda Rembang, Nurohmah mengatakan dengan system informasi berbasis website ini daerah mampu memetakan wilayah dengan angka kemiskinan tertentu. Sehingga ketika data ini menginduk jadi satu akan lebih mengoptimalkan daerah dalam penyelenggaraan program yang tepat sasaran. Selama ini data yang dimiliki belum menginduk sehingga sulit untuk mengevaluasi dan mencari data bantuan kemiskinan.

“Selama ini kita sulit untuk mencari data untuk diintervensi sasaran. OPD (Organisasi Perangkat Daerah- Red) masih menggunakan datanya masing-masing. Harapan kami setelah adanya pengembangan simnakis ini kita bisa mengambil data-data kemiskinan yang dapat diakses oleh semua OPD”, katanya.

Pihaknya mengakui angka kemiskinan di Rembang masih tinggi. Sehingga pihaknya berharap dengan adanya system ini, penanggulangan kemiskinan bisa lebih cepat ditekan. “Angka kemiskinan di Rembang meningkat karena ada pandemic. Ini tidak bisa kita hindari. Dengan ini kita bisa melihat peta kemiskinan, yang merah itu kecamatan mana di desa mana sampai by name by addressnya. Nanti juga ada raport kemiskinan. Misalya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah terintervensi itu berapa”, tambahnya.

Sementara itu, pelatihan Sistem Informsi Penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rembang tahun 2020 ini sudah dilaksanakan di Aula Bappeda Rembang, Selasa (22/12/20) pagi. Kegiatan ini mengundang beberapa OPD terkait dengan protocol Kesehatan

Salah satu fasilitator sistem, Yudha menjelaskan terdapat data yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat luas. Namun pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu hanya bisa melihat peta kemiskinan di Rembang. Sistem ini berhasil harus dengan sinergi dari semua OPD terkait.

“Tentu diperlukan sinergi antar OPD. Beberapa kelemahan di kabupaten adalah kurang sinergi atau berjalan sendiri-sendiri. Hasilnya jadi kesusahan untuk data. Dengan ini jadi gampang, semua menjadi satu data. Dan lebih strategis karena setiap OPD bisa berkolaborasi bantuan warga miskin”, jelasnya.

Yudha menambahkan, lantaran data ini sangat penting, kedepan system akan diluaskan hingga tingkat desa. “Bisa mengembangkan ke tingkat desa, sekarang masih dilingkup dinas. Neraca desa untuk mengetahui warga mana saja yang sudah menerima bantuan atau belum juga nanti bisa dilihat,” tambahnya.

Sumber : Humas Bappeda Rembang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *