Dalam rangka memperkuat koordinasi ketenagakerjaan inklusif, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  bekerjasama dan mengimplementasikan program/proyek Strengthening Coordination for Inclusive Workforce Development in Indonesia/SINERGI Fase II. Proyek ini didanai oleh USAID melalui Mitra Kunci Initiative dilaksanakan di Kabupaten-kabupaten zona merah kemiskinan di Jawa Tengah, SINERGI difokuskan untuk kaum muda kurang mampu dan rentan, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas yang berusia 18 – 34 tahun.

SINERGI adalah program penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan yang bertujuan mengarusutamakan sebanyak mungkin kaum muda kurang mampu dan rentan termasuk kaum muda difabel ke dalam dunia kerja atau usaha.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah mengemban misi utama untuk menurunkan angka kemiskinan dan memberdayakan potensi ekonomi dan sosial penduduk miskin agar bisa memberikan kontribusi produktif bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, TKPK mengajak SINERGI untuk berkolaborasi dalam rangka memperkuat koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif.

Potensi dan peluang kerjasama untuk memperkuat koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif, diantaranya yaitu :

  1. Perbaikan akurasi Basis Data Terpadu (BDT) kaum muda kurang mampu;
  2. Sosialisasi dan outreachketenagakerjaan inklusif;
  3. Rekrutmen kerja;
  4. Asesmen siap kerja;
  5. Pelatihan keterampilan kerja;
  6. Pemagangan; dan
  7. Penempatan kerja (better employment)untuk kaum muda dari keluarga kurang mampu dan rentan termasuk penyandang disabilitas.

Wilayah kegiatan pada fase II tahun 2020 ini menyasar wilayah Jawa Tengah khususnya wilayah yang masuk dalam 14 zona merah kemiskinan di Jawa Tengah. Lokasi kegiatan SINERGI akan bermitra dengan delapan 8  kabupaten yang masuk dalam 14 zona merah kemiskinan di Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Brebes, Demak, Rembang, Grobogan, Sragen, Kebumen, Banyumas dan Banjarnegara. Semua kabupaten tersebut masuk dalam zona merah kemiskinan Jawa Tengah, dengan membidik 16.000 kaum muda kurang mampu dan rentan di Jawa Tengah untuk memperoleh akses informasi kerja, serta pelatihan kerja dan pemagangan untuk 2.000 kaum muda termasuk penempatan kerja dan perbaikan pekerjaan. Dari pihak perusahaan, SINERGI fase II ini telah bekerjasama diantaranya dengan PT. Pan Brothers dan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart). Tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan lain akan menjadi mitra kerjasama SINERGI fase II ini.

SINERGI juga membentuk Kelompok Aksi (POKSI) Ketenagakerjaan Inklusif yang berperan :

  1. Sebagai forum koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka sinergitas program kegiatan penciptaan peluang kerja yang inklusif bagi kaum muda di Jawa Tengah
  2. Memperbaiki akses informasi kerja, kesiapan kerja dan memberikan kesempatan kerja lebih baik bagi
  3. Kaum muda guna pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran kaum muda di Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, mensinergikan dan mempersiapkan kegiatan dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan program SINERGI di Kabupaten Rembang, untuk menhasilkan kegiatan yang inovatif, efektif dan tepat sasaran, maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerjasama Pengembangan Wirausaha dan Ketenagakerjaan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2020.

 

DASAR HUKUM

Dasar hukum Kerjasama Pengembangan Wirausaha dan Ketenagakerjaan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2020, yaitu :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
  6. Perjanjian Kerjasama Antara Bapan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah dengan USAID – MITRA KUNCI INITIATIVE Nomor : 120.13/0007794 dan Nomor : MoU-02/CJ/05/2018 pada tanggal 8 Mei 2018 tentang Implementasi Program Pengembangan Keahlian dan Pelatihan Di Provinsi Jawa Tengah.
  7. Perjanjian Kerjasama Antara POKSI Ketenagakerjaan Inklusif Provinsi Jawa Tengah dengan BAPPEDA Kabupaten Rembang Nomor : 050/035/2019 dan Nomor : 004/Poksi-Sinergi/12/2019 tentang Implementasi Rencana Aksi Inovatif Bersama Pembangunan Ketenagakerjaan Inklusif di Provinsi Jawa Tengah.

 

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang berkaitan dengan ketenagakerjaan, diantaranya adalah :

  1. Pemutakhiran data base kemiskinan secara berkala dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, meyakinkan para pengambil kebijakan, dasar monitoring dan evaluasi, identifikasi kebutuhan strategi, serta menghindari kesalahan targeting sasaran.
  2. Kemiskinan bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan lingkungan strategis, sehingga penanggulangan kemiskinan perlu mempertimbangkan kondisi kekinian, seperti kondisi inflasi terutama pada harga bahan pokok, kondisi alam dan lain-lain
  3. Keterjangkauan masyarakat miskin terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan masih kurang
  4. Daya serap tenaga kerja masih kurang.
  5. Belum optimalnya kebijakan strategis untuk menangani penduduk usia produktif yang miskin.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kerjasama Pengembangan Wirausaha dan Ketenagakerjaan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2020, yaitu :

1. Maksud:

Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Rembang, OPD terkait, NGO, Lembaga Pelatihan Kerja Lembaga/Instansi Swasta, Perusahaan, Pemuda usia produktif zona merah kemiskinan, serta stakeholders terkait untuk melaksanakan program kegiatan kerjasama ketenagakerjaan inklusif dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Rembang.

2. Tujuan :

  1. Peningkatan pekerjaan yang lebih baik untuk warga miskin usia produktif atau kurang mampu.
  2. Memberikan perbaikan akses informasi kerja
  3. Memberikan pelatihan kerja dan penempatan kerja dengan target dan sasaran yang lebih tepat warga miskin usia produktif/kurang mampu dan rentan, termasuk penyandang difabel dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya di Kabupaten Rembang.

 

SASARAN PEKERJAAN

Sasaran pekerjaan Kerjasama Pengembangan Wirausaha dan Ketenagakerjaan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2020, yaitu :

A. Ruang lingkup pekerjaan meliputi :

1. Penjaringan potensi kaum muda produktif kurang mampu dan rentan
2. Rakor Poksi Ketenagakerjaan Inklusif
3. Rakor training dan trainer bagi instruktur tenaga kerja
4. Rakor advokasi teknis pelaksanaan fasilitasi wirausaha muda
5. Rakor assesment minat kerja
6. Program pengembangan wirausaha muda  produktif kurang mampu dan rentan
7. Kemitraan penempatan kerja dan Bursa Kerja Inklusif.

 

B. Sasaran Kerjasama Pengembangan Wirausaha dan Ketenagakerjaan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2020, meliputi :

NO.

RUANG LINGKUP

SASARAN

1. Penjaringan potensi kaum muda produktif kurang mampu dan rentan Masyarakat golongan ekonomi kurang mampu/ kaum muda produktif kurang mampu dan rentan.
2.

 

Rakor Kelompok Aksi  (Poksi) Ketenagakerjaan Inklusif Pemangku Kepentingan/Kebijakan, OPD terkait, NGO, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga/Instansi Swasta, dan Perusahaan
3. Rakor training dan trainer bagi instruktur tenaga kerja OPD, Lembaga Pelatihan Kerja, dan instruktur tenaga kerja
4. Rakor advokasi teknis pelaksanaan fasilitasi wirausaha muda Pemangku Kepentingan/Kebijakan, OPD terkait, NGO, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga/Instansi Swasta, dan Perusahaan
5. Rakor assesment minat kerja Pemangku Kepentingan/Kebijakan, OPD, Perguruan Tinggi, DRD dan Masyarakat Krenova, dan instansi/lembaga swasta
6. Program pengembangan wirausaha muda  produktif kurang mampu dan rentan Pemangku Kepentingan/Kebijakan, OPD terkait, NGO, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga/Instansi Swasta, dan Perusahaan
7. Kemitraan penempatan kerja dan Bursa Kerja Inklusif. Pemangku Kepentingan/Kebijakan, OPD terkait, NGO, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga/Instansi Swasta,  Perusahaan, serta Masyarakat golongan ekonomi kurang mampu/ kaum muda produktif kurang mampu dan rentan (berdasarkan target data).

 

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jadwal pelaksanaan pekerjaan Kerjasama Pengembangan Wirausaha dan Ketenagakerjaan pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2020, yaitu terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut :

NO.

URAIAN

WAKTU (BULAN)

I. Persiapan dan perencanaan kegiatan :
1.

 

Penyusunan administrasi kegiatan, pembentukan Tim Penyelenggara pekerjaan, jadwal kegiatan, KAK, dll Januari 2020
2. Koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan. Januari – Maret 2020
II. Pelaksanaan :
1. Rakor Kelompok Aksi  (Poksi) Ketenagakerjaan Inklusif Januari 2020
2. Rakor training dan trainer bagi instruktur tenaga kerja Februari  2020
3. Rakor advokasi teknis pelaksanaan fasilitasi wirausaha muda Februari  2020
4. Penjaringan potensi kaum muda produktif kurang mampu dan rentan Februari  2020
5. Rakor assesment minat kerja Februari  2020
6. Program pengembangan wirausaha muda  produktif kurang mampu dan rentan Maret 2020
7. Kemitraan penempatan kerja dan Bursa Kerja Inklusif. Maret 2020
III. Pelaporan :
1. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Kerjasama Wirausaha dan Ketenagakerjaan Inklusif April 2020
2. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pekerjaan Kerjasama Wirausaha dan Ketenagakerjaan Inklusif. April 2020.

 

OUTPUT DAN OUTCOME (HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN)

A. OUTPUT

1.

 

 

 

Rakor Kelompok Aksi  (Poksi) Ketenagakerjaan Inklusif :

a)   Persiapan pelaksanaan kegiatan kerjasama wirausaha dan ketenagakerjaan inklusif

b)   Persiapan pelaksanaan rencana aksi kegiatan ketenagakerjaan inklusif

c)    Sinergitas pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan inklusif.

2.

 

 

 

 

Rakor training dan trainer bagi instruktur tenaga kerja :

a)    Upgrading trainers untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas trainer agar lebih terampil, pembekalan bagi instruktur dan teknis pelaksanaan pelatihan untuk kaum muda produktif kurang mampu dan rentan

b)   b). Diharapkan Trainer dapat memberikan dampak positif pada iklim ketenagakerjaan serta menumbuhkan optimisme bagi kelangsungan usaha dan investasi bagi penciptaan lapangan pekerjaan.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakor advokasi teknis pelaksanaan fasilitasi wirausaha muda :

1). Advokasi ketenagakerjaan merupakan kegiatan atau serangkaian tindakan yang berupa anjuran, pendampingan, pernyataan maupun pembelaan yang dilakukan terhadap pekerja/anggota atau organisasi terhadap suatu kondisi/permasalahan tertentu

2). Fungsi Advokasi :

a)    Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

b)    Memberikan bantuan hukum secara langsung kepada anggota yang memerlukan dalam perselisihan hubungan industrial.

c)    Selaku kuasa/wakil dari pekerja atau anggota serikat pekerja di Lembaga Sengketa Hubungan Industrial

d)    Mengadakan penyuluhan dan pelatihan serta memberikan informasi di bidang hukum
Mengawasi pelaksanaan peraturan dibidang ketenagakerjaan dan implementasinya dalam setiap kebijakan manajemen

e)    Menerima keluhan dan pengaduan anggota SP/pekerja dan menindaklanjutinya
Memberikan saran-saran dan pendapat hukum/legal opinion terhadap organisasi.

3). Ruang Lingkup Advokasi Ketenagakerjaan :

a)    Perselisihan Hak

b)    Perselisihan Kepentingan

c)    Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

d)   Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh

4. Penjaringan potensi kaum muda produktif kurang mampu dan rentan
5.

 

 

 

Rakor assesment minat kerja :

a)    Dilakukan asesmen untuk mengenali minat, bakat, dan aspirasi diri terkait cita-cita mereka di dunia kerja maupun usaha

b)   anak muda diharapkan dapat memeroleh referensi dan bekal pengetahuan untuk mengembangkan diri dan kariernya di masa depan.

6. Program pengembangan wirausaha muda  produktif kurang mampu dan rentan
7. Kemitraan penempatan kerja dan Bursa Kerja Inklusif.

B. OUTCOME (HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN)

1.

 

Dengan upaya ini, kami berharap dapat berkontribusi langsung bagi percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di kalangan penduduk usia produktif, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

2.

 

 

Mereka yang berusia 18-34 tahun, berpenghasilan kurang mampu dan rentan, penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk orang-orang dengan disabilitas, penyelenggaraan  kegiatan wirausaha dan ketenagakerjaan inklusif merupakan media yang ditempuh dengan program SINERGI untuk memperkuat akses generasi muda, terutama yang kurang mampu dan rentan, ke pasar tenaga kerja.

 

SUMBER PENDANAAN

Sumber pembiayaan Kerjasama Pengembangan Wirausaha dan Ketenagakerjaan pada DPA Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Bidang Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini adalah dari APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

 

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *