RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN REMBANG

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Rembang sampai saat masih menjadi perhatian yang strategis baik dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah daerah. Secara Makro, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang tahun 2018 sebesar 15,45% berada di atas Provinsi Jawa Tengah (13,01%) dan Nasional (10,64%).

Penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang bersifat holistik dengan program yang saling mendukung satu dengan lainnya, sehingga upaya pemahaman terhadap akar masalah penyebab kemiskinan dapat dilakukan dengan baik. Sebagai dasar utama untuk menyusun strategi pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah politik ekonomi yang berpihak terhadap kaum miskin dan berkeadilan. Adapun yang menjadi elemen utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan adalah pendekatan people driven dimana masyarakat akan menjadi aktor penting (subjek bukan objek) dalam proses formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Kunci keberhasilan untuk mencapai kondisi tersebut adalah merubah paradigma yang meredefinisi peran Pemerintah yang lebih memberi otonomi pada masyarakat (reposisi peran dari ’’ provider ” menjadi ’’ enabler ”), sehingga diperoleh adanya transformasi kelembagaan dari yang bersifat represif menjadi representatif. Paradigma tersebut kini menjadi sebuah kebutuhan yang harus direspon pula di tingkat daerah, seiring dengan otonomi daerah, dengan melaksanakan pembangunan yang berbasis kerakyatan yang salah satunya adalah pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Upaya penganggulangan kemiskinan secara nasional telah banyak dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Inpres No 3 tahun 2010 tentang Kebijakan Pembangunan Yang Berkeadilan, Perpres No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan Perpres No. 10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan terkait dengan peningkatan Program Pembangunan Pro-Rakyat dengan pendekatan empat (4) kluster, sebagai berikut : (1) penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan (4) peningkatan program-program pro-rakyat terkait dengan rumah murah, angkutan murah, listrik murah dan lain-lain.  Agar program-program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang dapat dilaksanakan secara terpadu dan efektif diperlukan kebijakan strategis yang menyajikan keberpihakan pemerintah untuk memfasilitasi kelompok penduduk miskin melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

 

 

Dengan demikian, diperlukan rumusan berupa strategi yang efektif untuk pemberdayaan penduduk miskin, terutama ditujukan untuk mengatasi masalah yang menyebabkan kemiskinan, antara lain melalui pemerataan akses dan distribusi modal, Peningkatas kapabilitas SDM, tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah membuat Surat Keputusan Nomor 050/1538/2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan organisasi Perangkat Daerah Pemdamping di Kabupaten Rembang Tahun 2018 – 2019 ,dengan harapan OPD yang ditunjuk dalam Surat Keputusan tersebut dapat melaksanakan Pendampingan ke Desa miskin dengan berbagai program kegiatan penanggulangan Kemiskinan . dengan demikian maka untuk mengetahui program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD perlu adanya Ferivikasi dan Evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan .

Untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauhmana kinerja OPD dalam program kegiatan Penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, Bappeda Kabupaten Rembang menyelenggaraan rapat Evaluasi program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Aula Bappeda Kabupaten Rembang, Kamis 16 Mei 2019. Yang diikuti oleh 12 OPD masing-masing 2 orang. Kegiatan ini diisi dengan paparan dari masing-masing OPD yang memaparkan hasil pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa masing-masing.



Leave a Reply