Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbag Program;
2. Subbag Keuangan;
3. Subbag Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
1. Subbidang Perencanaan;
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
d. Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
1. Subbidang Ekonomi;
2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :
1. Subbidang Infrastruktur;
2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH);
f. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. Subbidang Pemerintahan dan Kependudukan;
2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra);
g. Kelompok jabatan fungsional.

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Rembang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Petnbangunan Daerah, pasal 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Petnbangunan Daerah mempunyai tugas pokok tnembantu Bupati melaksanakan finssi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Bappeda dalam menjalankan tugas pokoknya mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
  5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
  6. Pengendalian penyelenggaraan UPTB;
  7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya