Bappeda Rembang Resmi Canangkan Zona Integritas

BAPPEDA REMBANG – Badan Perencananaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda Rembang) secara resmi mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Jumat (28/1/22) pagi. Pencanangan yang dikemas dengan apel pagi ini langsung dihadiri oleh Wakil Bupati Rembang, M. Hanies Cholil Barro’.

Gus Hanies (sapaan akrabnya-red) mengatakan tantangan-tantangan yang dihadapi Kabupaten Rembang perlu dijawab dengan perencanaan yang strategis. Pasalnya, Rembang menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Tantangan itu diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi sebesar 15,8 persen di tahun 2021, angka pengangguran terbuka di atas 4 persen, pertumbuhan ekonomi menurun akibat pandemi Covid-19, infrastruktur jalan banyak yang rusak dan indeks pembangunan manusia di Rembang masih di angka 70-an persen,” katanya.

Gus Hanies mengungkapkan dirinya bersama Bupati Rembang, Abdul Hafidz telah mencanangkan smart city. Harapannya supaya dibantu untuk mewujudkannya dengan perencanaan yang baik dengan terus mengupdate permasalahan di daerah dan isu strategis yang harus digarap. Utamanya ketika Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Selaras dengan Gus Hanies, Kepala Bappeda Kabupaten Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati mengungkapkan pihaknya menyetujui adanya perubahan di dalam perencanaan melalui smart city. Misalnya di dalam kegiatan Musrenbangkab, ketika pandemi kemarin telah mengkombinasikan antara penggunaan Informasi Teknologi (teleconference) dengan kegiatan di luar jaringan.

“Memang kita disuruh untuk melibatkan masyarakat dengan aktif. Kita sudah mulai dengan sistem, sistem itu sudah agak lama. Sistem itu bisa diakses oleh siapa saja,” Tambahnya.

Di sisi lain, pencanangan ini dilakukan dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani oleh semua pegawai Bappeda Rembang. (MK)

Penanggulanan Kemiskinan Ekstrem Amanat Bersama

BAPPEDA REMBANG – Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) merupakan amanat bersama. Pasalnya penanggulangan ini harus diatasi oleh segala sektor masyarakat mulai dari Pemerintah, stakeholder terkait dan juga masyarakat itu sendiri.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Rembang sekaligus Ketua TKPK Rembang, M. Hanies Cholil Barro’ ketika memimpin Rapat Koordinasi PKE Kabupaten Rembang tahun 2022 di Ruang Rapat Bupati, Senin (17/1/2021) siang.

Pihaknya mengharapkan OPD teknis, Camat dan stakeholder terkait lainya untuk selalu memperhatikan kemiskinan di Rembang. “Mari kita selesaikan hal ini. Jangan sampai berlarut-larut”, jelasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni menjelaskan tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di Rembang terdapat lima kecamatan yang masuk dalam kondisi kemiskinan ekstrem diantaranya berada di Kecamatan Kragan, Pamotan, Pancur, Sarang dan Sumber.

“Daerah ini ditetapkan sesuai dengan data yang dimiliki oleh provinsi. Untuk menanggulanginya mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, mengurangi kantong kemiskinan dan membentuk Satgas penganggulangan kemiskinan”, katanya.

Ditambahkan, sesuai dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kemiskinan Ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah Rp. 12.000, per hari. Sementara kemiskinan itu sendiri didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK) Kab. Rembang Rp.414.977, (tahun 2021) atau setara dengan Rp. 13.833, per hari per kapita. (MK)

Program Kamalia Merekah, Pegawai Bappeda Rutin Kunjungi Lansia

BAPPEDA REMBANG – Pegawai Bappeda Rembang kunjungi beberapa lansia dilingkup Kecamatan Rembang, Selasa (12/1/22). Kegiatan ini merupakan Program Kamalia Merekah atau akronim dari Koin Amal Lansia Melindungi yang Renta Jadi Berkah. Program tersebut menjadi andalan Pemkab dalam pemenuhan kebutuhan dasar para lansia yang terlantar atau sebatangkara sejak tahun 2018.

Kepala Bappeda Kabupaten Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati mengatakan terdapat beberapa lansia yang rutin dikunjungi Bappeda Rembang diantaranya berada di Desa Ngotet dan Tanjungsari Rembang. Bappeda memberikan sejumlah biaya hidup dan pengecekan Kesehatan secara gratis.

Pihaknya mengungkapkan pengambilan nama Kamalia Merekah diambil dari bunga Kamalia yang mengandung minyak esensial dan Koin identik dengan uang yang tidak terpakai tetapi jika dikumpulkan akan sangat berguna bagi lansia.

“Lansia yang terlantar di program ini mendapatkan uang bulanan dari berbagai pihak seperti OPD, Perusahaan, ataupun perseorangan,” jelasnya.

Sementara itu, dikutip dari rembangkab.go.id Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz mengatakan Program Kamalia Merekah merupakan keseriusan Pemkab untuk memperhatikan lansia. Karena lansia ini sebagai cikal bakal yang harus dipupuk untuk memberikan teladan kepada generasi penerus.

“Bagaimana lansia ini juga bisa produktif meskipun dari sisi tenaga dan pikiran berkurang, tetapi kemampuan untuk memberikan wejangan terhadap anak ini harus ditingkatkan terus dan jangan putus asa karena perkembangan jaman yang ada,” tutur Bupati. (MK)