Rembang– Bappeda melakukan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Rembang tahun 2021, Selasa (16/2/21) pagi. Kegiatan dilakukan secara virtual dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat di lingkup Pemkab Rembang.

Dilansir dari https://www.kemenpppa.go.id/, pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.

Kepala Bappeda, Dwi Wahyuni Haryati menyampaikan percepatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Rembang. PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Dijelaskan, kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi satu tahunan. “Evaluasi diperlukan karena untuk melihat kinerja kita,” jelasnya.

Suasana rapat yang dilakukan di Aula Bappeda Rembang dan melalui virtual

Kegiatan ini dilakukan sesuai Instruksi Persiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan. Selain itu juga penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD.

Ada beberapa isu di Rembang masih ditemukannya kasus kematian ibu dengan AKI sebesar 78,60 per 100.000 KH, kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Rembang masih tinggi, masih ditemukanya kasus perkawinan usia anak dan keterwakilan perempuan yang duduk di DPRD kurang dari 30 %.

Dibutuhkan pengintegrasian gender dalam pembangunan. Intergrasi yang dimaksud yang harus dilakukan adalah dalam aspek perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan analisa isu yang ada di Rembang.

Materi lengkap dapat diunduh di bit.ly/materirakorpug2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *