A. LATAR BELAKANG

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Rembang sampai saat masih menjadi perhatian yang strategis baik dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah daerah. Secara Makro, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang tahun 2018 sebesar 15,45% berada di atas Provinsi Jawa Tengah (13,01%) dan Nasional (10,64%).

Dengan demikian, diperlukan rumusan berupa strategi yang efektif untuk pemberdayaan penduduk miskin, terutama ditujukan untuk mengatasi masalah yang menyebabkan kemiskinan, antara lain melalui pemerataan akses dan distribusi modal, Peningkatas kapabilitas SDM, tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah membuat Surat Keputusan Nomor 050/1538/2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan organisasi Perangkat Daerah Pemdamping di Kabupaten Rembang Tahun 2018 – 2019 ,dengan harapan OPD yang ditunjuk dalam Surat Keputusan tersebut dapat melaksanakan Pendampingan ke Desa miskin dengan berbagai program kegiatan penanggulangan Kemiskinan . dengan demikian maka untuk mengetahui program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD perlu adanya Ferivikasi dan Evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan .

B. DASAR PELAKSANAAN  KEGIATAN

  1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
  2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standarisasi biaya kegitan,Honorarium dan biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
  3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
  4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyelenggaraan rapat Evaluasi program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauhmana kinerja OPD dalam program kegiatan Penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan.

Tujuan kegiatan adalah:

  1. Mengevaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dimasing-masing OPD yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 050/1538/2017 di Kabupaten Rembang;
  2. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;

D. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan besok pada :

Hari /Tgl     : Kamis , 24 Oktober   2019

Waktu        : 08.00 – selesai

Tempat        : Aula Bappeda Kab. Rembang

E. NARA SUMBER : Bappeda Kab. Rembang

F. PESERTA

OPD yang ditunjuk  sejumlah 15 OPD masing-masing 2 orang

G. METODE PELAKSANAAN

Masing-masing OPD memaparkan hasil pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa masing-masing.

H. SUMBER DANA

Biaya rapat evaluasi Tingkat Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan ini disusun sebagai dasar pelaksanaan rapat evaluasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2019.

        

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *