Rembang, Problematika anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun yang belum terdaftar pada Dinas Pendidikan dan data Emis di Kementrian Agama Rembang masih banyak. Beberapa alasan mereka tidak sekolah diantaranya karena masalah ekonomi, anak bekerja, anak dalam pernikahan anak/ibu remaja , anak yang ada di daerah 3T (Terluar, Terdepan,Tertinggal), anak penyandang disabilitas dan perkawinan usia anak.

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak usia kurang dari 18 tahun baik itu dengan baik dengan anak sebaya atau orang yang lebih tua. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.

Kepala Bappeda Rembang, Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM. menyebutkan perkawinan anak mengakibatkan dampak negatif bagi anak, terutama bagi pendidikannya, kesehatan, ekonomi yang dapat menyebabkan munculnya kemiskinan baru atau kemiskinan struktural, belum lagi dampak lainnya seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perdagangan orang, serta pola asuh yang salah terhadap anak sehingga seluruh hak-hak anak bisa terenggut.

Menurutnya, terdapat empat bahaya perkawinan diusia anak; Pertama, perkawinan anak sangat berpotensi melahirkan anak yang stunting (kerdil). Kedua, pernikahan anak juga berpotensi menyebabkan persalinan macet, karena panggul sang ibu masih sempit dan mengancam kematian bayi.

Ketiga, anak-anak atau perempuan berusia terlalu muda yang hamil berpotensi terjadinya robek pada mulut rahim dan jalan lahir saat proses melahirkan. Keempat, pernikahan dini menjadi penyebab kanker mulut rahim. Kelima, perempuan yang hamil pada usia pertubuhan akan mengalami keropos tulang lebih cepat.

Tentunya dengan adanya kasus perkawinan anak ini berimbas pada pendidikan. ATS akan semakin banyak lantaran usia anak merupakan usia pelajar yang harus mengenyam Pendidikan. Perkawinan anak mengakibatkan berakhirnya masa Pendidikan pelaku perkawainan anak, hal ini lantaran kondisi yang dirasa sudah tidak dibutuhkan lagi ketika sudah menikah. Tentu hal ini sangat disayangkan, padahal mereka masih usia wajib belajar.

Disisilain, kondisi angka permohonan dispensasi perkawinan anak semakin meningkat. Kenaikan tersebut terhitung mulai dari tiga tahun terakhir. Menurut data dari Pengadilan Agama Rembang, pernikahan remaja tahun 2017 Kabupaten Rembang mencapai 53 kasus, tahun 2018 33 kasus, tahun 2019 133 kasus dan tahun 2020 sebanyak 160 kasus.

Dengan adanya data tersebut, pihaknya akan berupaya melakukan suatu gerakan atau program yang mana mampu untuk membangkitkan kembali semangat anak-anak yang berhalangan sekolah.

Hasilnya, Pemkab Rembang bersama Pemprov Jateng, Unicef dan LPPM Institut Teknologi Dan Bisnis (ITB) Semarang melakukan penandatanganan MOU (Memorendum of Understanding) untuk melakukan penanganan bagi Anak Tidak Sekolah di Rembang dengan program GAS Poll 12 atau Gerakan Ayo Sekolah 12 Tahun yang rencananya akan dilounchingkan pada hari Rabu, (15/9/21).

Diharapkan program yang dilakukan secara luring dan daring ini mampu untuk mengembalikan kembali anak tidak sekolah di Kabupaten Rembang. Masyarakat dapat menyaksikan siaran langsung lounching program Gas Pol 12 pada akun youtube Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang dan Facebook Bappeda Rembang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *