BAPPEDA REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mulai merencanakan dan menganggarkan Responsif Gender Tahun Anggaran 2023. Ketua Vocal Point Perangkat Daerah tentang gender se Kabupaten Rembang telah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Bappeda, Kamis (15/12/2022).
Kepala Bappeda Rembang sekaligus Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Rembang, Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM dalam forum tersebut menjelaskan sesuai Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG pada setiap tahapan proses pembangunan.
”Perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang di lakukan melalui pengintregasian pengalaman, aspirasi , kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki,” jelasnya.
Pihaknya menambahkan perencanaan yang dilakukan harus responsif gender dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Harapannya terjadi integrasi aspirasi, data akurat dan program aksi untuk mengatasi isu gender atau kesenjangan gender.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Rembang, Puji Santoso, SP., MH diacara yang sama mengaku siap untuk bersinergi mengatasi isu gender di Rembang. Pihaknya menjelaskan tiga fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Disisi lain, Pemkab Rembang telah mendapatkan beberapa penghargaan mengenai capaian daerah dalam urusan PUG, diantaranya Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya tahun 2019, 2021, 2022 dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Mentor tahun 2016, 2018 dan 2020.
Selanjutnya Penghargaan Upaya Pencegahan Pernikahan Anak dari Kementerian PPPA RI tahun 2017 & 2018 dan Penghargaan Perempuan Kebanggaan Indonesia pada Peringatan Hari Perempuan Internasional tahun 2021. (MK/SP)