BAPPEDA REMBANG – Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz membeberkan data Pemerintah Kabupaten (Pemkab Rembang) tahun 2022. Menurutnya Rembang membaik pasca pandemic covid19.
Hal ini disampaikan Bupati dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 di Aula lantai 4 Kantor Bupati, Rabu (1/2/2023).
Bupati Rembang menjelaskan isu strategis pembangunan tahun 2024 berdasarkan data. Perhatian utama adalah penanggulangan kemiskinan dan penanganan kemiskinan ekstrim.
“Berdasarkan rillis Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu satu tahun ini warga miskin di Kabupaten Rembang mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan tahun 2021 sebesar 15,80 % atau 101.400 jiwa dari jumlah total penduduk 600 ribu lebih, sedangkan tahun 2022 menjadi 14,65 % atau 94.560 jiwa atau turun 1,15 %, hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang semakin membaik,” jelasnya.
Dilansir dari rembangkab.go.id, isu lainya pada angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT pada Tahun 2022 sebesar 1,76%, turun sebesar 1,91% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 (3,67%). Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 sebesar 71.00, meningkat sebesar 0,57 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 (70,43).
Hal ini menunjukkan perekonomian di Kabupaten Rembang Tahun 2022 mulai bangkit kembali setelah covid-19 mereda. Beberapa sektor usaha sudah kembali menyerap tenaga kerja.
Selanjutnya isu strategis berupa pencegahan stunting. Angka prevalensi Kabupaten Rembang tahun 2022 berdasarkan SSGI 2021 sebesar 18,7 persen, berdasarkan laporan e-ppgbm Kabupaten Rembang mencapai 14.10 persen, dan berdasarkan bulan timbang agustus 2022 sebesar 11,81 persen.
Sampai dengan bulan Pebruari 2023 prosentase balita stunting berdasarkan laporan e-ppgbm adalah sebesar 13,9 persen. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Rembang optimis dapat turunkan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati menerangkan program unggulan pembangunan 2024 difokuskan pada 10 point yaitu digitalisasi birokrasi dan Rembang Smart City, darmasiswa dan darmaguru, gerakan kembali ke sekolah, penanganan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya perempuan melalui industri rumah.
“Selain itu peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, peternakan, kehutanan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional, pembangunan embung, normalisasi sungai. peningkatan infrastruktur dan pembuatan Ruang Terbuka Hijau di tiap kecamatan,” imbuhnya.
Selanjutnya program pengembangan Balai Latihan Kerja untuk penciptaan lapangan kerja mandiri dan terakhir penguatan destinasi wisata dan perdesaan menuju desa mandiri.
Disisi lain, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Rembang, Miftahul Ichwan menjelaskan konsultasi publik ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan sebelum perumusan rancangan akhir RKPD.
Forum konsultasi publik RKPD ini dihadiri oleh Bupati Rembang, DPRD, perangkat daerah, akademisi, organisasi profesi, asosiasi usaha, badan dan lembaga yang lainnya serta masyarakat umum. (MK/MI)