Kunjungi PLTU Rembang, Bicara Tentang Mengubah Air Laut jadi Tawar

BAPPEDA REMBANG – Bappeda Rembang melakukan kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang untuk study desalinasi air, Kamis (6/1) belum lama ini. Kegiatan ini sebagai salah satu usaha untuk perencenaan pemenuhan air baku di Kabupaten Rembang.

Kunjungan ini dilakukan oleh Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati didampingi Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Sumber Daya Alam, Ali Sahid dan Kasub Koordinator Kelompok Fungsi Infrastruktur, Nilta Rahmah.

Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni mengatakan masalah air baku masih menjadi perhatian khusus di Rembang. Pasalnya di Rembang termasuk daerah yang minim hujan dan tidak dilewati sungai besar.

Pihaknya mengakui, di Rembang akan dibangun beberapa bendungan. Namun dirasa kurang cukup untuk pemenuhan air baku di Rembang. Salah satu usaha yang dilakukan adalah study tentang pemanfaatan air laut yang diubah menjadi air tawar untuk penyediaan bahan baku air bersih di Rembang.

“Apalagi Rembang akan dijadikan sebagai daerah industri dan perusahan. Pastinya jika ada infestor yang ditanya pertama kali adalah soal air. Ini harus kita siapkan”, katanya.

Sementara itu Generel Manager (GM) PT PJB UBJOM PLTU Rembang, Kurniawan Dwi Hananto mengatakan disalinasi dipergunakan untuk memproduksi air dengan memanaskan air laut menggunakan media uap. Pembangkit Jawa Bali (PJB) PLTU Rembang mengaku siap jika diminta untuk melayani masyarakat dengan beberapa pelayanan selain pemasokan aliran listrik.

Disisi lain, desalinasi atau pengawagaraman adalah proses yang menghilangkan kadar garam berlebih dalam air untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi binatang, tanaman dan manusia. Sering kali proses ini juga menghasilkan garam dapur sebagai hasil sampingan. Dua metode yang paling banyak digunakan adalah Reverse Osmosis (47,2%) dan Multi Stage Flash (36,5%). (MK)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Penataan Kota Pusaka Lasem Harus Hati-hati

BAPPEDA REMBANG – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono mewanti-wanti kontraktor dan konsultan proyeknya agar berhati- hati dalam penataan Kota Pusaka Lasem. Menurutnya, ini menyangkut penataan yang memiliki nilai seni dan sejarah.

Hal ini dikatakan Menteri Basuki ketika melakukan kunjungan khusus ke Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk meninjau progres penataan kota Pusaka Lasem, Minggu (2/1/2021).

Basuki menjelaskan progres renovasi Masjid Jami Lasem, penataan alun- alun dan pasar kreatif sudah 30 persen. Targetnya bulan Agustus 2022 ini penataan kota pusaka bisa selesai.

“Tadi saya sudah panggil kontraktor dan konsultannya, ini barang seni art work. Jadi harus hati- hati jangan grudak gruduk asal selesai,” pesannya.

Menteri PUPR itu juga menyebutkan bahwa dirinya memiliki semangat tersendiri terkait penataan kota Lasem. Dimana penataan ini tak hanya tentang tata kota, tetapi ada unsur nguri- nguri asa toleransi antar umat beragama maupun antar etnis.

Pihaknya menambahkan, akan memperpanjang penataan jalan pantura Lasem dalam hal ini termasuk trotoarnya. Hal itu dimaksudkan agar kecamatan yang penuh sejarah itu bisa lebih baik.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Arwani Thomafi berkomitmen akan mengawal agar program nasional ini bisa selesai dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Basuki ada unsur seninya.

“Output terakhirnya adalah bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lasem. Agar beberapa momen, kegiatan yang ada di Lasem ini terejawantahkan menjadi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Anggaran penataan kota pusaka tersebut sebesar Rp 88,13 miliar yang dilaksanakan secara Multi Years Contract (MYC) 2021-2022 dengan kontraktor pelaksana PT Putera Jaya Andalan dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah I sebagai Manajemen Konstruksi. Proyek ini disupervisi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Selain Arwani Thomafi beberapa pejabat juga nampak dalam kunjungan Menteri PUPR diantaranya Anggota DPRD Jawa Tengah, Abdul Aziz, Bupati Rembang Abdul Hafidz, Kapolres Rembang AKBP Dandy Ario Yustiawan dan Dandim 0720 Rembang, Letko Kav Donan Wahyu Sejati serta KH. Muhammad Zaim Ahmad Ma’soem atau yang akrab disapa Gus Zaim Pengasuh Pondok Pesantren Kauman di Masjid Jami’ Lasem. (MK)

Tahun ini, GAS Pol 12 akan Tuntaskan Anak Tidak Sekolah di Rembang

BAPPEDA REMBANG – Program Gerakan Ayo Sekolah 12 tahun (GAS Pol 12) Pemkab Rembang akan menuntaskan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun 2022.  Sebelumnya, 28 anak sudah dituntaskan pada tahun 2021. Rencananya untuk tahun ini akan mengembalikan 33 ATS bersekolah lagi.

Jumlah ini diperoleh ketika Workshop Rekonfirmasi Data dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pendidikan Desa Berbasis Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) pada 4 desa pilot project kerjasama Unicef, LPPM ITB Semarang dan Pemkab Rembang yang dilaksanakan di Aula Bappeda Rembang, Senin (10/1/22) pagi.

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Rembang, Sigit Purwanto mengatakan saat ini perencanaan untuk tahun 2023 sudah mulai berjalan. Pihaknya berharap perencanaan di desa pilot project bisa diintegrasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga Pemkab Rembang.

Perwakilan Unicef Wilayah Jawa Bali, Supriono Subakir mengatakan kegiatan rekonfirmasi ini merupakan lanjutan penanganan ATS dengan nama GAS Pol 12 yang sebelumnya sudah melakukan pendataan.

“Hari ini kita untuk rekonfirmasi data yang sudah diinput tim pendata desa melalui aplikasi SIPBM untuk memastikan kebenaran data, apakah data ATS sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan atau tidak. Rekonfirmasi data ini sangat penting untuk membuat pengembangan dokumen perencanaan pendidikan yang ada di desa. Nantinya data ini dapat juga digunakan untuk penyaluran ketika ada penanganan ATS. Data yang ada ini lengkap namun bersifat dinamis, kita akan memfasilitasi menjadi lebih baik. Rekonfirmasi data ini kita lakukan karena langkanya perencanaan ditingkat desa sampai kabupaten”, jelasnya.

Semantara Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Brebes, Bahrul Ulum menjelaskan data SPIBM merupakan data mikro yang berbasis data kecil tetapi lengkap. “Anak yang sudah sekolah juga berpotensi untuk putus sekolah. Sehingga kita harus merencanakan bagaimana cara mengatasi ini,” katanya.

Person In Charge (PIC) Program, Abdul Baasitd mengatakan kegiatan atas kerjasama Pemkab dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang serta Unicef ini melibatkan empat desa pilot project yaitu Desa Sridadi Kecamatan Rembang, Desa, Jeruk Kecamatan Pancur, Desa Sidorejo Kecamatan Pamotan dan Desa Mojosari Kecamatan Sedan.

“Walaupun sementara hanya empat desa di Rembang. Harapan kami bisa diteruskan oleh Pemkab untuk mereplikasi desa-desa lainnya.

Pihaknya menjelaskan, untuk tahun 2021 telah mengembalikan 28 ATS diantaranya 8 anak dari Desa Sridadi, 10 anak dari Desa Mojosari, 2 dari Desa Sidorejo Pamotan dan 8 anak di luar empat desa pilot project. Sementara itu, untuk tahun 2022 akan mengembalikan 33 ATS yaitu 16 anak asal Desa Mojosari, 11 dari Desa Jeruk, 3 dari Desa Sidorejo dan 3 dari Desa Sridadi.