Kolaborasi dan Sinergi, Langkah Lanjutan Atasi PKE

BAPPEDA REMBANG – Kolaborasi dan sinergi menjadi rumus penting dalam langkah lanjutan untuk mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang tahun 2023 ini. Dengan adanya kerjasama yang baik diharapkan mampu memberikan penanganan PKE menjadi lebih efisien.

Pemkab, Senin (16/1/2023) mengajak perusahan-perusahaan yang ada didaerah untuk ikut serta menangani PKE. Wakil Bupati Rembang, M. Hanies Cholil Barro’ memimpin langsung kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Lantai II Setda Rembang ini.

Gus Hanies meminta komitmen kepada perusahaan untuk cancut (bekerja/bersiap-KBBI) menurunkan kemiskinan di Rembang. ”Sesuai instruksi presiden, kemiskinan ekstrem harus 0% pada tahun 2024,” katanya.

Dijelaskan, sebelumnya Pemkab sudah menjadikan 25 desa sebagai piloting kemiskinan ekstrem. ”Kami merencanakan akan diperluas pada tahun ini,” katanya.

Pihaknya menjelaskan ada 9 indikator PKE yang harus dibenahi yaitu pemenuhan air minum layak, sanitasi, disabilitas, penyakit kronis, anak tidak sekolah (ATS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), stunting, listrik dan lifeskill  (keahlian). Akan tetapi menurutnya ada tiga indikator yang perlu dilakukan penanganan secara cepat, yaitu RTLH, sanitasi dan life skill.

Pihaknya mengharapkan perusahaan mengalokasikan dana khusus untuk bersama mengentaskan kemiskinan. “Kita yakin dan harus percaya dengan membantu ini tak mungkin kita kolaps (bangkrut), tapi justru saya kira lebih maju. Prestasi sudah kita dapatkan, misal angka pengangguran terbuka sekarang tinggal 1.7% saja. Indeks dini rasio naik. Singkronisasi data juga sudah kami lakukan satu tahun belakangan ini,” katanya.

Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati mengatakan selain dari perusahaan, pihaknya juga akan menggandeng perguruan tinggi untuk isu PKE ini.

Rencananya tahun ini (2023) semua desa akan mendapatkan intervensi program kegiatan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. (MK/SP)