Rembang, 26 Maret 2025 — Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerja sama dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Instrumen Pemantauan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan instrumen nasional yang digunakan dalam memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sekaligus memastikan integrasi prinsip-prinsip inklusi dalam kebijakan dan layanan publik di Kabupaten Rembang.
Acara dibuka langsung oleh Wakil Bupati Rembang, H.M. Hanies Cholil Barro’, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan daerah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
“Pemerintah hadir untuk semua. Kita harus memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak dan kesempatan yang setara, sehingga mereka bisa berpartisipasi penuh dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Rembang, Afan Martadi, AP, M.Si, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan KND serta pentingnya langkah-langkah konkret menuju pembangunan yang ramah disabilitas.
“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan benar-benar inklusif. Prinsipnya jelas: pembangunan harus mengikutsertakan semua pihak, dan penyandang disabilitas adalah bagian penting dari itu,” ungkapnya.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai perwakilan perangkat daerah, organisasi penyandang disabilitas, serta elemen masyarakat lainnya. Diharapkan, hasil uji coba ini akan menjadi masukan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang 2025–2029, serta memperkuat komitmen daerah dalam mendukung penghormatan dan perlindungan hak-hak disabilitas secara menyeluruh.