BAPPEDA REMBANG – Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) digelar di Aula Bappeda Rembang, Selasa (27/12/21) pagi. Kegiatan ini merupakan sarana yang tepat untuk merencanakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rembang yang salah satunya untuk Program Penanggulangan Kemiskinan. Pemkab Rembang akan merumuskan strategi dan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang yang melibatkan semua stakeholder dan optimalisasi peran desa dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam kegiatan ini terdapat dua paparan yaitu Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang oleh Wakil Bupati Rembang selaku Ketua TKPK Rembang serta Sinergritas Perencanaan Daerah Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang melalui Sepakat oleh Kompak Jawa Tengah.
Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz dalam sambutanya menyampaikan kemiskinan menjadi tugas pokok negara. Pihaknya sudah merencanakan strategi yang tertuang dalam Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. “Saya berharap ini bisa diterjemahkan dengan baik melalui aksi dan rencana strategi. Walaupun secara geografis kita kurang menguntungkan, sementara kita (Rembang-red) paling ujung timur di Provinsi Jawa Tengah, delapan kecamatan ada di lereng gunung. Ini salah satu kontribusi angka kemiskinan disitu,” jelasnya.
Selaras dengan ucapan Bupati Rembang, kemiskinan merupakan masalah sosial yang menjadi prioritas penanganan pemerintah, sebagaimana kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.
Salah satu tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, menargetkan kinerja penurunan angka kemiskinan sebesar 12,69%-12,19% dan pengangguran 4,00% di akhir periode. Sementara, capaian terakhir angka kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2021 sebesar 15,80%.
Sementara itu, Wakil Bupati Rembang, Hanies Cholil Barro’ menjelaskan terdapat 25 desa di lima kecamatan yang masuk dalam kondisi kemiskinan ekstrem yang akan dipetakan sesuai dengan potensi serta kelemahan dari desa tersebut yang nantiknya akan diintervensi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pelaksanaan kelembagaan TKPK kedepan akan dilakukan penguatan kinerja untuk optimalisasi kelembagaan. Rencananya, kegiatan rakor berkala akan digelar untuk pencapaian hasil yang maksimal.
Disisilain, Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati mengatakan Bappeda mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (Simnakis) bernama Gerbang Gemilang atau Gerakan Rembang Gemati Gampil dan Gamblang yang memuat data kemiskinan di Rembang.
“Untuk menyinergikan semua itu maka siapapun yang mengalokasikan anggaran ke kemiskinan harus mengambil data di Simnangkis Gerbang Gemilang,” katanya. (MK)