BAPPEDA REMBANG – Sebanyak 25 desa prioritas dampingan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang mendapatkan dampingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Hal ini terjadi lantaran Pemkab Rembang menerapkan program 1 PD 1 Desa Dampingan.
Wakil Bupati Rembang, M. Hanies Cholil Barro meminta percepatan PKE dilakukan secara “Kroyokan” atau bersama dan sinergi. Pasalnya, tidak bisa pengentasan kemiskinan hanya dilakukan oleh satu pihak saja.
“Ini agenda kroyokan. Tidak bisa kita sendiri-sendiri dalam penanggulangan kemiskinan. Mari bersama kita kroyok kemiskinan ini,” katanya.
Demikian dikatakan Gus Hanies, sapaan akrabnya ketika memimpin Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pendampingan Perangkat Daerah Di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Aula Bappeda Rembang, Senin (26/09/22).
Selain sinergi, Wakil Bupati juga mengharapkan PD bekerja dengan giat untuk memvalidasi data dilapangan sehingga pihaknya bisa menentukan kebijakan. Menurutnya, hal ini dilakukan sebagai komitmen bersama mengentaskan kemiskinan di Rembang.
Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati dalam acara yang sama memaparkan beberapa upaya yang dilakukan Bappeda Rembang diantaranya sudah melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data kemiskinan di Desa Sendangagung, Pamotan yang merupakan desa dampingan Bappeda.
Pihaknya sudah berkolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait dalam pemenuhan bantuan. “Belum lama ini kami bekerjasama dengan Dinas ESDM Jateng memberikan bantuan Rumah layak huni dan jamban. Bersama Puskesmas kami juga melakukan pemeriksaan rutin di desa setempat,” katanya.
Program 1 PD 1 Desa Dampingan merupakan salah satu cara pemkab dalam mempercepat PKE di Rembang. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala PD pendamping 25 desa yang masuk dalam kawasan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE). (MK/DW)