BAPPEDA REMBANG – Pemerintah Kabupaten Rembang menjalani penilaian tahap II dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Novotel Semarang, Rabu (1/2). Read More
BAPPEDA REMBANG – Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada provinsi, kota dan kabupaten yang berprestasi di Jakarta (29/09/22). Read More
BAPPEDA REMBANG – Pemkab Rembang menerima kunjungan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Senin (14/2/2022). Tim yang terdiri dari Bappeda Jawa Tengah dan tim penilai independen berjumlah empat orang ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Rembang, M. Hanies Cholil Barro’ di Ruang Rapat Bupati Rembang.
Kunjungan tim penilai ini mmerupakan runtutan penilaian tahap II untuk memverifikasi data yang sudah sebelumnya di paparkan di Semarang belum lama ini.
Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati menyampaikan laporan pelaksanaan lomba PPD yang sudah dilalui Rembang. Dijelaskan, saat ini Rembang masuk babak 10 besar. “Rembang sudah lima tahun terakhir ini masuk 10 besar. Tahun ini harapan kami yang terbaik untuk Rembang,” katanya.
Wakil Bupati Rembang menyampaikan inovasi milik Rembang yang akan diteliti salah satunya adalah TELPONI (temokno-laporno-openi) dan juga Program ISTRI MANTAB (Industri Rumahan Mandiri Tanggap). Pihaknya berharap beberapa inovasi ini mampu menjadi sarana pemberian fasilitas publik yang baik di Rembang.
Rombongan setelah disambut Wakil Bupati, menuju puskesmas Sluke untuk mengetahui secara langsung tentang proses pelaksanaan program TELPONI. Selain mendapatkan paparan tentang TELPONI, tim penilai juga berkesempatan mengunjungi langsung pelaksanaan Telponi di Desa Pangkalan Kecamatan Sluke.
Sebelumnya Pemkab Rembang masuk dalam 10 besar lomba PPD tahun 2022. PPD merupakan suatu penghargaan untuk mendorong daerah melakukan perencanaan secara komprehensif dan terukur. Objek dan ruang lingkup PPD adalah proses penyususnan RKPD, kualitas dokumen RKPD, pencapaian pembangunan dan inovasi daerah.