Langkah Cegah Stunting, Baduta di Rembang Diteliti

BAPPEDA REMBANG – Pencegahan stunting atau kurangnya tumbuh kembang anak di Kabupaten Rembang masih terus digalakkan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu melakukan penelitan terhadap pencegahan dan penanggulangan stunting. Tim Peneliti Provinsi sudah mulai melakukan penelitian di Kabupaten Rembang, Kamis (28/4/22).

Tim Peneliti yang langsung diterjunkan oleh provinsi Jawa Tengah ini terdiri dari terdiri dari dosen dan peneliti dari Perguruan tinggi, Poltekkes dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jawa Tengah dengan dukungan hibah penelitian dari Asian Development Bank (ADB) & Kementerian Kesehatan.

Penelitian bertujuan untuk menentukan Indeks Risiko Stunting dan Determinan Penurunan Stunting.

Penelitian menggunakan data sekunder (SSGI 2021 dan Riskesdas 2018) dan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara terhadap pemangku program penanggulangan stunting di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Pada tahap awal akan dilakukan analisis data sekunder (SSGI 2021) untuk mengetahui sejumlah faktor risiko kejadian stunting tingkat individu di Kabupaten Rembang dan untuk menentukan Indeks Risiko Stunting. Kemudian Indeks Risiko Stunting bersama-sama dengan intervensi spesifik dan sensitif untuk menyusun suatu model penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil Penelitian nantinya dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi untuk menentukan program intervensi prioritas sesuai besaran risiko stunting di masing-masing daerah. (MK)

Musrenbangwil, Ini Usulan Bupati Rembang ke Gubernur

BAPPEDA REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (25/4/2022) siang. Kegiatan yang dikemas dalam dialog Gubernur dengan Bupati Wilayah Pengembangan Wanarakuti-Banglor ini mengusung tema Sinergitas Kebijakan dan Gotong Royong dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan Jawa tengah.

Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz dalam paparanya mengungkapkan beberapa usulan yang ingin dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng diantaranya sektor pariwisara yaitu revitalisasi Taman Kartini Rembang dan penataan Puskesmas Lasem.

“Kenapa Taman Kartini, karena disamping lokasi itu ada pembangunan Pelabuhan perikanan milik provinsi sehingga bisa berkesinambungan dan sudah dimulai,” katanya.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan terdapat dua catatan penting dalam pembangunan Jawa Tengah ke depan yaitu memulihkan dan menumbuhkan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan.

“Inovasi dan kreasi harus selalu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi”, katanya.

Menurutnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembenahan dua sektor itu mulai investasi, inovasi dan menawarkan UMKM kepada masyarakat. “Dalam rangka penurunan angka kemiskinan Pemprov melakukan pendampingan khusus di wilayah tertentu terkait pengentasan kemiskinan,” katanya.

Dalam kegiatan ini dilakukan paparan dari 5 kabupaten, yaitu Blora, Pati, Jepara, Kudus dan Rembang. Lima kabupaten ini memiliki julukan wilayah Wanarakuti-Banglor. (MK/DW)

Pemkab Petakan Lokasi Stunting 2023

BAPPEDA REMBANG – Bappeda Rembang bersama dinas teknis melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka penetapan lokasi atau daerah di Rembang yang mimiliki angka dan beresiko tinggi terdapat stunting tahun 2023.

Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati dalam pengarahannya mengungkapkan stunting atau keterlambatan tumbuh kembang anak ini merupakan catatan penting yang akan menjadi fokus pemerintah dari tingkat nasional hingga kabupaten.

“Selain stunting, kemiskinan ektrim dan pembelian produk dalam negeri garapan nasional saat ini. Stunting kita lihat dalam mengurai kemiskinan ekstrim jadi satu faktornya”, katanya.

Pihaknya menambahkan, indikator yang masih menjadi lokus Pemkab saat ini adalah penyediaan air minum layak, sanitasi, disabilitas, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyakit kronis dan lansia tidak bekerja.

Pihaknya juga mengharapkan adanya progres report atau laporan berjenjang yang jelas. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi program.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Sigit Purwanto menjelaskan rapat ini merupakan rapat koordinasi penentuan lokasi stunting untuk tahun 2023 yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD 2023 yang saat ini memasuki tahapan rancangan akhir RKPD.

Diharapkan lokasi stunting sesuai dengan keadaan dilapangan.  Sehingga program bisa tepat sasaran. (MK/SP/DW)