Menteri PUPR Basuki Hadimuljono: Penataan Kota Pusaka Lasem Harus Hati-hati

BAPPEDA REMBANG – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono mewanti-wanti kontraktor dan konsultan proyeknya agar berhati- hati dalam penataan Kota Pusaka Lasem. Menurutnya, ini menyangkut penataan yang memiliki nilai seni dan sejarah.

Hal ini dikatakan Menteri Basuki ketika melakukan kunjungan khusus ke Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang untuk meninjau progres penataan kota Pusaka Lasem, Minggu (2/1/2021).

Basuki menjelaskan progres renovasi Masjid Jami Lasem, penataan alun- alun dan pasar kreatif sudah 30 persen. Targetnya bulan Agustus 2022 ini penataan kota pusaka bisa selesai.

“Tadi saya sudah panggil kontraktor dan konsultannya, ini barang seni art work. Jadi harus hati- hati jangan grudak gruduk asal selesai,” pesannya.

Menteri PUPR itu juga menyebutkan bahwa dirinya memiliki semangat tersendiri terkait penataan kota Lasem. Dimana penataan ini tak hanya tentang tata kota, tetapi ada unsur nguri- nguri asa toleransi antar umat beragama maupun antar etnis.

Pihaknya menambahkan, akan memperpanjang penataan jalan pantura Lasem dalam hal ini termasuk trotoarnya. Hal itu dimaksudkan agar kecamatan yang penuh sejarah itu bisa lebih baik.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Arwani Thomafi berkomitmen akan mengawal agar program nasional ini bisa selesai dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Basuki ada unsur seninya.

“Output terakhirnya adalah bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lasem. Agar beberapa momen, kegiatan yang ada di Lasem ini terejawantahkan menjadi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Anggaran penataan kota pusaka tersebut sebesar Rp 88,13 miliar yang dilaksanakan secara Multi Years Contract (MYC) 2021-2022 dengan kontraktor pelaksana PT Putera Jaya Andalan dan PT Yodya Karya (Persero) Wilayah I sebagai Manajemen Konstruksi. Proyek ini disupervisi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Selain Arwani Thomafi beberapa pejabat juga nampak dalam kunjungan Menteri PUPR diantaranya Anggota DPRD Jawa Tengah, Abdul Aziz, Bupati Rembang Abdul Hafidz, Kapolres Rembang AKBP Dandy Ario Yustiawan dan Dandim 0720 Rembang, Letko Kav Donan Wahyu Sejati serta KH. Muhammad Zaim Ahmad Ma’soem atau yang akrab disapa Gus Zaim Pengasuh Pondok Pesantren Kauman di Masjid Jami’ Lasem. (MK)

Tahun ini, GAS Pol 12 akan Tuntaskan Anak Tidak Sekolah di Rembang

BAPPEDA REMBANG – Program Gerakan Ayo Sekolah 12 tahun (GAS Pol 12) Pemkab Rembang akan menuntaskan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada tahun 2022.  Sebelumnya, 28 anak sudah dituntaskan pada tahun 2021. Rencananya untuk tahun ini akan mengembalikan 33 ATS bersekolah lagi.

Jumlah ini diperoleh ketika Workshop Rekonfirmasi Data dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pendidikan Desa Berbasis Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) pada 4 desa pilot project kerjasama Unicef, LPPM ITB Semarang dan Pemkab Rembang yang dilaksanakan di Aula Bappeda Rembang, Senin (10/1/22) pagi.

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Rembang, Sigit Purwanto mengatakan saat ini perencanaan untuk tahun 2023 sudah mulai berjalan. Pihaknya berharap perencanaan di desa pilot project bisa diintegrasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga Pemkab Rembang.

Perwakilan Unicef Wilayah Jawa Bali, Supriono Subakir mengatakan kegiatan rekonfirmasi ini merupakan lanjutan penanganan ATS dengan nama GAS Pol 12 yang sebelumnya sudah melakukan pendataan.

“Hari ini kita untuk rekonfirmasi data yang sudah diinput tim pendata desa melalui aplikasi SIPBM untuk memastikan kebenaran data, apakah data ATS sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan atau tidak. Rekonfirmasi data ini sangat penting untuk membuat pengembangan dokumen perencanaan pendidikan yang ada di desa. Nantinya data ini dapat juga digunakan untuk penyaluran ketika ada penanganan ATS. Data yang ada ini lengkap namun bersifat dinamis, kita akan memfasilitasi menjadi lebih baik. Rekonfirmasi data ini kita lakukan karena langkanya perencanaan ditingkat desa sampai kabupaten”, jelasnya.

Semantara Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Kabupaten Brebes, Bahrul Ulum menjelaskan data SPIBM merupakan data mikro yang berbasis data kecil tetapi lengkap. “Anak yang sudah sekolah juga berpotensi untuk putus sekolah. Sehingga kita harus merencanakan bagaimana cara mengatasi ini,” katanya.

Person In Charge (PIC) Program, Abdul Baasitd mengatakan kegiatan atas kerjasama Pemkab dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang serta Unicef ini melibatkan empat desa pilot project yaitu Desa Sridadi Kecamatan Rembang, Desa, Jeruk Kecamatan Pancur, Desa Sidorejo Kecamatan Pamotan dan Desa Mojosari Kecamatan Sedan.

“Walaupun sementara hanya empat desa di Rembang. Harapan kami bisa diteruskan oleh Pemkab untuk mereplikasi desa-desa lainnya.

Pihaknya menjelaskan, untuk tahun 2021 telah mengembalikan 28 ATS diantaranya 8 anak dari Desa Sridadi, 10 anak dari Desa Mojosari, 2 dari Desa Sidorejo Pamotan dan 8 anak di luar empat desa pilot project. Sementara itu, untuk tahun 2022 akan mengembalikan 33 ATS yaitu 16 anak asal Desa Mojosari, 11 dari Desa Jeruk, 3 dari Desa Sidorejo dan 3 dari Desa Sridadi.

Rakor Kemiskinan Digelar, Pemkab Rumuskan Strategi dan Inovasi

BAPPEDA REMBANG – Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) digelar di Aula Bappeda Rembang, Selasa (27/12/21) pagi. Kegiatan ini merupakan sarana yang tepat untuk merencanakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rembang yang salah satunya untuk Program Penanggulangan Kemiskinan. Pemkab Rembang akan merumuskan strategi dan inovasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang yang melibatkan semua stakeholder dan optimalisasi peran desa dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam kegiatan ini terdapat dua paparan yaitu Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang oleh Wakil Bupati Rembang selaku Ketua TKPK Rembang serta Sinergritas Perencanaan Daerah Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang melalui Sepakat oleh Kompak Jawa Tengah.

Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz dalam sambutanya menyampaikan kemiskinan menjadi tugas pokok negara. Pihaknya sudah merencanakan strategi yang tertuang dalam Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati.  “Saya berharap ini bisa diterjemahkan dengan baik melalui aksi dan rencana strategi. Walaupun secara geografis kita kurang menguntungkan, sementara kita (Rembang-red) paling ujung timur di Provinsi Jawa Tengah, delapan kecamatan ada di lereng gunung. Ini salah satu kontribusi angka kemiskinan disitu,” jelasnya.

Selaras dengan ucapan Bupati Rembang, kemiskinan merupakan masalah sosial yang menjadi prioritas penanganan pemerintah, sebagaimana kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Salah satu tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, menargetkan kinerja penurunan angka kemiskinan sebesar 12,69%-12,19% dan pengangguran 4,00% di akhir periode. Sementara, capaian terakhir angka kemiskinan Kabupaten Rembang Tahun 2021 sebesar 15,80%.

Sementara itu, Wakil Bupati Rembang, Hanies Cholil Barro’ menjelaskan terdapat 25 desa di lima kecamatan yang masuk dalam kondisi kemiskinan ekstrem yang akan dipetakan sesuai dengan potensi serta kelemahan dari desa tersebut yang nantiknya akan diintervensi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pelaksanaan kelembagaan TKPK kedepan akan dilakukan penguatan kinerja untuk optimalisasi kelembagaan. Rencananya, kegiatan rakor berkala akan digelar untuk pencapaian hasil yang maksimal.

Disisilain, Kepala Bappeda Rembang, Dwi Wahyuni Hariyati mengatakan Bappeda mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (Simnakis) bernama Gerbang Gemilang atau Gerakan Rembang Gemati Gampil dan Gamblang yang memuat data kemiskinan di Rembang.

“Untuk menyinergikan semua itu maka siapapun yang mengalokasikan anggaran ke kemiskinan harus mengambil data di Simnangkis Gerbang Gemilang,” katanya. (MK)